BUTON UTARA, SULAWESI TENGGARA – Pembangunan Kampung Nelayan Modern Terpadu (KNMT/KNMP) di Desa Malalanda, Kabupaten Buton Utara, kini menjadi sorotan tajam. Proyek yang digadang-gadang sebagai program prioritas nasional ini terancam gagal memenuhi target dan menuai kecaman terkait kualitas pengerjaannya.

Hingga akhir Desember, progres fisik pembangunan dilaporkan baru mencapai kisaran 55%. Padahal, proyek ini telah masuk dalam tahap adendum (perpanjangan waktu) dengan batas akhir pekerjaan pada Februari mendatang.

Kesenjangan waktu yang sempit dengan sisa pekerjaan yang masih besar menimbulkan kegelisahan publik. Masyarakat mempertanyakan mengapa proyek dengan dukungan anggaran penuh dan status prioritas nasional bisa mengalami keterlambatan yang signifikan.

Dugaan Material Tak Sesuai Spesifikasi: “Ngeri-Ngeri Sedap”

Bukan hanya soal waktu, isu kualitas bangunan pun mencuat. Terdapat dugaan penggunaan pasir laut dalam proses konstruksi, yang secara teknis dilarang karena dapat merusak mutu beton dan ketahanan bangunan jangka panjang.

Jika dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis ini benar, maka proyek tersebut bukan hanya sekadar terlambat, melainkan berpotensi menimbulkan kerugian negara serta membahayakan keselamatan masyarakat pesisir yang menjadi penerima manfaat.

Menyikapi kondisi tersebut, publik secara terbuka melayangkan tantangan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan investigasi di lapangan. Pihak-pihak yang didesak untuk turun langsung meliputi:

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara

Polda Sulawesi Tenggara

Kejaksaan Negeri Raha

Polres Buton Utara

“Negara tidak boleh kalah oleh pembiaran. APH harus hadir, bukan sekadar menonton saat aset negara dan program nasional dikerjakan asal-asalan,” tegas pernyataan sikap yang beredar di kalangan aktivis dan masyarakat setempat.

Penyebab Utama Keterlambatan: Menelisik alasan logis di balik lambatnya pengerjaan meskipun anggaran tersedia.

Transparansi Adendum: Memeriksa legalitas dan proses perpanjangan waktu kerja.

Uji Material: Investigasi mendalam terkait kesesuaian material (khususnya penggunaan pasir) dengan standar teknis.

Audit Administrasi & Keuangan: Menelusuri adanya potensi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu respons resmi dari pihak kontraktor maupun dinas terkait mengenai kendala di lapangan. Jika APH tetap berdiam diri, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap pengawalan proyek strategis nasional di daerah akan luntur.

Redaksi