PERNYATAAN SIKAP

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) JPKP NASIONAL SULAWESI TENGGARA
Tentang: Kondisi Kondusifitas, Penertiban Aset, dan Penegakan Hukum Lingkungan di Sultra.

Jakarta/Kendari, 22 Januari 2026
Bismillahirrohmanirrohim,

Menyikapi perkembangan situasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) per awal tahun 2026, khususnya terkait penertiban aset daerah, kerusakan lingkungan akibat pertambangan, dan stabilitas daerah.

JPKP Nasional Sultra yang telah didukung penuh dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal JPKP Nasional di Jakarta, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

  1. Menjaga Kondusifitas Daerah (Stabilitas Sultra)
    JPKP Nasional Sultra meminta kepada Gubernur Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran Forkopimda untuk memaksimalkan upaya menjaga stabilitas daerah. Kami mendorong dialog yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, agar transisi dan pembangunan di tahun 2026 berjalan damai tanpa gejolak sosial
  2. Penertiban Aset Daerah dengan Pendekatan Humanis dan Adat
  3. Terkait adanya ketegangan penertiban aset yang melibatkan kerabat mantan Gubernur Nur Alam, kami meminta Pemprov Sultra tetap tegas dalam mengamankan aset negara, namun wajib mengedepankan asas kekeluargaan dan kearifan lokal (adat istiadat). Kami berharap penertiban tidak menimbulkan konflik fisik, melainkan melalui pendekatan persuasif dan hukum yang berlaku.
  4. Tindakan Tegas atas Kerusakan Lingkungan Pertambangan
  5. JPKP Nasional Sultra menyoroti tajam kerusakan lingkungan yang masif akibat aktivitas pertambangan yang merugikan keuangan negara/daerah hingga puluhan triliun rupiah. Kami menolak keras aktivitas tambang yang tidak berwawasan lingkungan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Pembangunan ekonomi tidak boleh merusak masa depan ekologis Sultra.
  6. Penegakan Hukum, Mendesak KPK dan Kejagung
  7. Mendukung penuh operasi Satgas dalam menguasai kembali ribuan hektar kawasan hutan di Sultra. Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KEJAGUNG RI untuk segera menangkap aktor intelektual dan pihak-pihak yang terlibat perambahan hutan serta pertambangan ilegal tanpa pandang bulu, demi kepastian hukum dan penyelamatan aset negara.
    Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk dilaksanakan demi kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Sumber :
Andi Atirah
Ketua DPD JPKP Nasional Sultra.
Mengetahui dan Menyetujui,
WOROAGI
Sekretaris Jenderal DPP JPKP Nasional
Jakarta.

Penulis : Al