BUTON UTARA – Proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Malalanda, Kabupaten Buton Utara, kembali menuai kritik tajam.

Proyek yang masuk dalam kategori Strategis Nasional dengan anggaran fantastis mencapai puluhan miliar rupiah ini terus menjadi sorotan publik setiap minggunya. Namun, tindakan Aparat Penegak Hukum (APH) di lapangan dinilai tidak menunjukkan ketegasan.

Berdasarkan pantauan tim media suararakyatindonesianews.com, program KNMP ini tersebar di lima kabupaten, di mana Kabupaten Buton Utara menjadi salah satu titik pengerjaan.

Ironisnya, proyek yang diharapkan menjadi simbol kesejahteraan nelayan ini justru diduga dikerjakan dengan material yang tidak sesuai standar spesifikasi.

Hasil investigasi di lapangan mengungkap adanya dugaan penggunaan material ilegal dan berkualitas rendah. Pekerjaan di Buton Utara disinyalir menggunakan pasir laut serta batu pecah yang merupakan sisa material dari tongkang yang sempat tenggelam sekitar satu tahun lalu.

Seorang warga di Lasora yang enggan disebutkan namanya memberikan kesaksian kepada tim investigasi. Ia membenarkan bahwa batu pecah yang sempat tenggelam cukup lama tersebut diangkut kembali untuk digunakan dalam pengerjaan KNMP di Desa Malalanda.

” Benar, batu pecah itu dibawa ke lokasi pekerjaan KNMP Malalanda. Itu batu yang sudah lama tenggelam, kurang lebih setahun, di muat tongkang untuk pekerjaan lain sebelumnya,” ungkap sumber tersebut kepada media. 8/01/2026

Hal yang paling disayangkan adalah kehadiran oknum Aparat Penegak Hukum (APH) di lokasi proyek yang dianggap tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengawasan. Alih-alih melakukan tindakan tegas atau penyelidikan mendalam terkait material yang digunakan, APH yang terpantau di lokasi dituding hanya sekadar “jalan-jalan”.

Masyarakat dan pemerhati kebijakan publik mendesak agar instansi terkait tidak menutup mata.

Mengingat ini adalah proyek strategis nasional yang menggunakan uang negara dalam jumlah besar, pengawasan ketat terhadap kualitas material bangunan sangat diperlukan agar asas manfaat proyek dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat Malalanda.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak kontraktor pelaksana serta pihak berwenang terkait dugaan penyimpangan material dan minimnya tindakan tegas dari APH di lapangan.