BURANGA, – Kabupaten Buton Utara (Butur) menerima kucuran anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2026 melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Anggaran jumbo tersebut masuk melalui berbagai balai teknis, meliputi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), hingga Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK).

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buton Utara, Husima, mengonfirmasi kabar ganda terkait realisasi dan progres pembangunan sektor infrastruktur di wilayahnya.Sejumlah program strategis nasional yang direalisasikan di Buton Utara tahun ini meliputi:

  1. Inpres Irigasi DI Buranga: Pembangunan Bendung Daerah Irigasi (DI) Buranga mendapatkan alokasi dana sekitar Rp68 miliar.
  2. Cakupan pekerjaannya mencakup pembangunan bendungan dengan bentang 27 meter, saluran primer sepanjang 5 km, dan saluran sekunder sepanjang 12 km.
  3. Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT): Menerima alokasi anggaran sekitar Rp17 miliar melalui BWS Sulawesi IV untuk 9 unit yang tersebar di beberapa titik:
  • Ee Lahaji (1 unit)
  • Tri Wacuwacu (2 unit)
  • Karya Bakti (1 unit)
  • Dampala Jaya (1 unit)
  • Laano Ipi (1 unit)
  • Bonegununu (1 unit)
  • Lahamoko (2 unit)
  1. Inpres Jalan Daerah (IJD): Penanganan ruas jalan Langosangia – Wantulasi pada segmen Lakansai – Sawano Pery sepanjang 2,5 km dengan anggaran sekitar Rp12,75 miliar melalui BPJN.
  2. Program P3TGAI: Program Percepatan Pemanfaatan Tata Guna Air Irigasi menyasar 5 kelompok tani melalui BWS, yaitu 4 kelompok di Desa Gunung Sari dan 1 kelompok di Soloy Agung, dengan dana Rp195 juta per kelompok serta melibatkan 2 tenaga pendamping lokal Butur.
  3. Program PISEW: Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Kecamatan Kulisusu Utara sebesar Rp500 juta melalui BPBPK yang dikawal via aspirasi anggota DPR RI Komisi V Dapil Sultra.
  4. Bantek RDTR: Bantuan Teknis Rencana Detail Tata Ruang untuk 1 Wilayah Perencanaan (WP) di Kecamatan Bonegunu dan Kulisusu senilai ±Rp1,7 miliar yang bersumber dari dana Bank Dunia melalui Kementerian ATR/BPN.

“Mudah-mudahan ini juga bisa diakomodir akhir tahun 2026 ini. Usulan telah diverifikasi dan disetujui oleh BWS, menunggu kepastian dari pusat,” — Husima, Kepala Dinas PUPR Butur (14/10/2026).

Husima memaparkan perkembangan terkini dari sejumlah pengerjaan proyek tersebut di lapangan:

  • Bendung DI Buranga: PT Brantas saat ini tengah melakukan pengukuran lokasi yang sudah berjalan selama kurang lebih satu bulan.
  • Program JIAT: PT Brantas telah menyelesaikan tahap survei geolistrik.
  • P3TGAI: Pengerjaan fisik oleh kelompok tani dilaporkan sudah rampung 100%.
  • Bantek RDTR: Telah menyelesaikan Forum Group Discussion (FGD) Tahap I serta survei lapangan.

Konsultasi Publik I dijadwalkan pada akhir Oktober 2026, dengan target Ranperda RDTR tuntas pada Maret 2027 sebelum masuk harmonisasi di Kementerian Hukum.

Untuk mendukung kelancaran proyek Bendung DI Buranga, Dinas PUPR Butur juga telah membangun jalan inspeksi sepanjang ±1,6 km di Desa Gunung Sari, serta perintisan jalan inspeksi dari Desa Rantegola menuju Desa Waode Angkalo sepanjang ±2,5 km.

Selain program yang tengah berjalan, Pemkab Butur telah mengusulkan pembangunan saluran irigasi sekunder DI Lambale pada Inpres Irigasi Tahap II dengan pagu Rp17 miliar, serta tambahan 3 unit JIAT (alokasi Rp1,95 miliar per unit).

Prospek pembangunan infrastruktur Butur juga terus berlanjut ke tahun berikutnya. Untuk tahun anggaran 2027, Dinas PUPR Butur telah mengamankan alokasi DAK Air Minum sebesar Rp2,5 miliar melalui DAK aspirasi Wakil Ketua Banggar DPR RI, Dr. Jazilul Fawaid.

Laporan : RMA