BUTON UTARA — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menggelar sosialisasi penempatan lokasi bongkar muat bagi kapal pelingkar. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kecamatan Kulisusu Utara, Senin (9/11/2026).
Sosialisasi tersebut dihadiri oleh masyarakat pemilik rumpon, Camat Kulisusu Utara, unsur Polairud Butur, Syahbandar Perikanan, Kepala Bidang Penangkapan Perikanan Sultra, serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara.
Kepala Bidang PSDKP, Zain, saat ditemui awak media di salah satu hotel, menegaskan bahwa pihaknya telah mengarahkan seluruh aktivitas bongkar muat kapal wajib dipusatkan di Pelabuhan Mina Minanga. Ia juga mengingatkan agar para pelaku usaha perikanan tidak mengabaikan aturan tersebut.
“Tidak ada toleransi, tetap bongkar muat harus di pelabuhan perikanan karena yang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah Syahbandar Perikanan. Bilamana sewaktu-waktu pihak Polairud Polda Sultra datang melakukan patroli dan pemeriksaan, lalu armada, kapten, atau pengurus kapal ditangkap, jangan salahkan pihak kami,” ujar Zain, Senin (9/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Zain membeberkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data dan nama pemilik kapal yang masih nekat melakukan aktivitas bongkar muat secara ilegal di luar ketentuan, seperti di wilayah Waode Buri. Pihaknya berencana memanggil para pihak terkait untuk dimintai keterangan.
“Ya, kami akan memanggil beberapa kapal yang ketahuan masih main kucing-kucingan. Nama-nama pemiliknya sudah kami kantongi, baik terkait kapal bodong di sekitaran Kulisusu dan Kulisusu Utara, maupun kapal dari wilayah selatan. Kami akan tindak tegas, ini regulasi dan aturan yang tidak bisa dibiarkan,” tutupnya..( Red )


