Halsel — Gelombang kemarahan publik merebak di Kabupaten Halmahera Selatan menyusul beredarnya video amatir yang memperlihatkan seorang oknum guru Sekolah Dasar berstatus pegawai negeri sipil tengah berpesta minuman keras di sebuah kafe karaoke. Dalam rekaman tersebut, oknum terlihat mabuk, berbaur tanpa rasa takut hukum, sementara sejumlah perempuan tampak sempoyongan, bahkan sebagian melepas pakaian di ruang hiburan malam itu.
Fakta yang membuat publik semakin murka, belakangan diketahui oknum guru tersebut merupakan salah satu dari 16 tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Polres Halmahera Selatan. Kasus yang seharusnya menjadi prioritas penegakan hukum dan perlindungan anak itu justru kini dipertanyakan keseriusannya, lantaran salah satu tersangka dapat bebas berkeliaran dan berpesta seolah tidak sedang berhadapan dengan proses hukum berat.
Sorotan publik semakin tajam ketika beredar informasi bahwa oknum tersebut memiliki kedekatan kekerabatan dan relasi personal dengan elite pemerintahan daerah, termasuk disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Halmahera Selatan. Dugaan ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa penanganan perkara tidak berjalan independen, melainkan berada dalam bayang-bayang kekuasaan lokal yang berpotensi mengintervensi proses hukum.

“Kalau tidak ada bekingan, tidak mungkin tersangka kasus seberat ini bisa bebas ke karaoke dan mabuk-mabukan. Ini bukan pelanggaran ringan, ini kejahatan terhadap anak,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat, mencerminkan kekecewaan dan kemarahan warga.
Situasi ini memicu desakan keras agar Kapolres Halmahera Selatan dan Polda Maluku Utara segera mengambil alih penanganan perkara secara menyeluruh. Publik menuntut penahanan terhadap seluruh tersangka tanpa pandang bulu, serta evaluasi serius terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah. Langkah tegas dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan hukum berdiri tegak, terutama dalam perkara yang menyangkut keselamatan dan masa depan anak.
“Kalau aparat tidak tegas, masyarakat akan semakin yakin hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegas tokoh masyarakat tersebut menutup pernyataannya. (redaksi)/*


