Buton Utara,

Suararakyatindonesianews.com – Ditengah semangat dan sikap tegas pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara untuk menegakkan konstitusi Nasional dalam rangka penguatan budaya sebagai identitas daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara justru diduga melakukan marginalisasi budaya daerah Kulisusu untuk penguatan identitas Kabupaten Buton Utara.

Dugaan ini sejalan dengan sikap Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton Utara yang melarang penggunaan bahasa daerah di kantornya

Pelarangan tersebut terpampang rapi  di dalam ruangan kantor staf Diknas Kabupaten Buton Utara dan penerapan larangan tersebut sudah lama dilakukan

” Dilarang menggunakan bahasa daerah dalam ruangan ini ” dan ” wajib menggunakan bahasa daerah di ruangan ini ” demikian bunyi tulisan diatas kertas  yang di tempel di beberapa ruangan yang ada di kantor dinas pendidikan nasional kabupaten Buton Utara ”

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara ( SMPPK-SULTRA ) merasa sedih dan miris atas sikap Dinas pendidikan Nasional Kabupaten Buton Utara

” Saya sangat sedih dan miris terlebih ini terjadi di institusi yang seharusnya menjadi sentral laboratorium ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam rangka menciptakan peradaban dunia dan penguatan identitas kebudayan ” Ucap Rian

Bahasa daerah merupakan budaya nasional yang harus di junjung tinggi bahkan sekolah wajib menerapkan itu.

Pentingnya kebudayaan daerah di sekolah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, serta memperkuat identitas nasional.

Sikap Dinas pendidikan tidak masuk akal, diluar rasionalitas manusia.

Harusnya Ini masuk dalam kurikulum sekolah dalam rangka memperkenalkan bahasa daerah sebagai bagian dari budaya yang menjadi identitas Nasional dan daerah

Karena Dengan mengenalkan budaya daerah, sekolah dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan melestarikan warisan budaya bangsa.

Tetapi ini menjadi lucu justru dinas pendidikan nasional Buton Utara yang melarang penggunaan bahasa daerah di kantor mereka.

Kami berharap kepada bupati Buton Utara agar mengeluarkan instruksi penggunaan bahasa daerah di sekolah maupun di kantor pada hari-hari tertentu.

Sementara itu Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara dari Fraksi Gerindra Samsul wiridin saat di hubungi via WhatsApp Kamis ( 08/05/2025 ) mengatakan tidak ada masaalah menggunakan bahasa daerah dalam ruangan karena itu adalah upaya dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal

” menurut saya tidak ada masalah menggunakan bahasa daerah dalam ruangan dan saya kira menggunakan bahasa daerah kita adalah salah satu bentuk pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal ”

Memang tidak semua pegawai dalam satu instansi adalah penduduk Pribumi sehingga dalam berinteraksi dengan org lain pasti menggunakan bahasa Indonesia, tetapi saya kira kita bisa menyesuaikan, tutupnya.

Redaksi