Hasil musyawarah memutuskan bahwa Kantor Desa Tampara resmi dibuka kembali untuk melayani masyarakat. Namun, pembukaan ini bukan tanpa syarat. Masyarakat memberikan tenggat waktu (deadline) selama 7 hari kerja kepada Pemerintah Daerah untuk segera memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa Tampara.
Jika dalam waktu satu minggu terhitung sejak kesepakatan dibuat tidak ada keputusan resmi mengenai pemberhentian Pj Kades, maka masyarakat menegaskan akan kembali menyegel dan menutup total kantor desa.
Pertemuan penting ini disaksikan langsung oleh para pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum, di antaranya:
-
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Wakatobi
-
Camat Kaledupa Selatan
-
Danramil
-
Kapolsek
-
Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Pemuda Desa Tampara

Perlu ditegaskan bahwa tuntutan pemberhentian ini hanyalah langkah awal. Masyarakat Desa Tampara menekankan bahwa copot jabatan bukan berarti menghilangkan rekam jejak dugaan pidana.
Jika di kemudian hari terbukti adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan anggaran selama masa jabatan Pj Kades tersebut, proses hukum harus tetap berjalan tanpa kompromi. Pemberhentian administratif tidak akan menghapus pertanggungjawaban pidana di mata hukum.
Tokoh masyarakat dan pemuda Desa Tampara menyatakan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. “Kami tidak hanya bicara soal pergantian figur, tapi soal integritas desa. Kami akan kawal setiap prosesnya, baik administratif di Pemda maupun dugaan pelanggaran hukumnya,” tegas salah satu perwakilan tokoh masyarakat.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Akankah janji satu minggu itu ditepati, atau Desa Tampara akan kembali lumpuh?
Laporan : Al


