Jakarta, SUARA RAKYAT INDONESIA NEWS – Nama Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus politisi senior Partai Gerindra, kini menjadi pusat sorotan tajam publik. Dalam berbagai dinamika politik dan polemik nasional, Dasco kerap muncul bukan hanya sebagai juru bicara parlemen, tetapi seolah sebagai “perisai politik” Presiden Prabowo Subianto—bahkan disebut-sebut memiliki pengaruh yang menembus batas kewenangan lembaga legislatif.
Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar: siapa sebenarnya Sufmi Dasco, hingga banyak persoalan publik “mental” ketika bersinggungan dengan namanya? Di kalangan internal DPR, ia dikenal sebagai sosok pengatur strategi yang lihai dan sulit disentuh. Bahkan isu-isu sensitif seperti dugaan keterlibatan dalam pusaran tambang nikel ilegal di Kabaena oleh PT TMS, yang sempat mencuat di media dan disorot aktivis lingkungan, tiba-tiba meredup tanpa kejelasan.
Beberapa kalangan menilai, Dasco bukan hanya memainkan peran sebagai politisi parlemen, tetapi sudah bertindak layaknya “presiden bayangan” — memiliki akses langsung terhadap kebijakan strategis dan mampu memengaruhi arah keputusan penting di pemerintahan. “Bahkan jenderal saja bisa ia atur,” ujar salah satu sumber politik di Senayan yang enggan disebutkan namanya.
Kritik terhadap dominasi politik semacam ini semakin keras di tengah sorotan publik soal kemewahan anggaran DPR, termasuk dana reses yang nilainya kini mencapai Rp756 juta per anggota. Jika dihitung dengan seluruh tunjangan dan fasilitas non-tunai, total pendapatan anggota DPR bisa menyentuh Rp5 hingga Rp7 miliar per tahun. Sebuah angka fantastis di tengah kesenjangan ekonomi rakyat yang masih berjuang melawan inflasi dan kemiskinan struktural.
Namun, yang lebih mencengangkan adalah hilangnya daya sentuh lembaga hukum terhadap figur-figur seperti Dasco. “Kejaksaan Agung dan KPK seperti kehilangan taring. Tidak pernah sekalipun kita dengar pemanggilan terhadapnya, meski berbagai isu publik menyangkut namanya,” ujar seorang aktivis antikorupsi di Jakarta.
Realitas ini menimbulkan persepsi bahwa kekuasaan kini tengah bertumpu pada figur-figur yang mampu mengendalikan partai, parlemen, dan opini publik secara bersamaan. Sufmi Dasco Ahmad, dalam pandangan banyak pengamat, telah menjelma menjadi simbol baru kekuasaan politik yang tak tersentuh—antara bayangan pemimpin dan pelindung kepentingan politik elite.
“Negeri ini sedang berjalan di antara dua kutub,” kata pengamat politik Universitas Indonesia, yang menilai situasi ini berbahaya. “Rakyat menderita di bawah beban ekonomi, sementara elite berpesta dengan alasan politik kerakyatan.”
Redaksi.
